Tugas dan Fungsi

Di publish pada 25-09-2025 17:21:50

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Bea Cukai memiliki empat fungsi utama, yaitu: 

1. Revenue collector : Bea Cukai menghimpun penerimaan negara melalui penetapan tarif bea masuk, bea keluar, dan cukai yang dikenakan pada barang-barang tertentu.
2. Industrial assistance : Bea Cukai mendukung industri dalam negeri dengan memberikan fasilitas kepabeanan dan cukai, seperti kemudahan layanan, relaksasi fiskal, dan asistensi peraturan. 
3. Trade facilitator : Bea Cukai memfasilitasi perdagangan, salah satunya dengan melaksanakan tugas titipan dari instansi lain. 
4. Community protector : Bea Cukai melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya yang masuk ke dalam negeri dan tidak sesuai dengan standar peraturan. 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai karimun merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai karimun mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah Kabupaten Karimun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai karimun menyelenggarakan fungsi:

1. pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. penenmaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
6. pelaksanaan pengolahan data, penyaJ ian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
7. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
8. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
1. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan